Resiko Hukum Penggunaan Pestisida Dalam Usaha Pertanian.

Dalam menjalankan usaha pertanian tak lepas dari resiko hukum. Dan resiko hukum itu perlu diketahui sejak dini. Agar bisa mengendalikan, mengantisipasi juga mengalihkan. Begitu juga resiko hukum penggunaan pestisida dalam pertanian. Rambu rambu hukum tentang penggunaan pestisida dalam usaha pertanian ini perlu diperhatikan.

Resiko Hukum Penggunaan Pestisida karena berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya adalah pengawasan, penyimpanan dan pendistribusi pestisida. Karena hal ini berkaitan dengan limbah dan racun akibat dari pestisida tersebut. Yang kedua adalah tentang perlindungan tanaman akibat dari pemanfaatan pestisida. Yang ketiga adalah tentang perlindungan konsumen dari produk pertanian dari penggunaan pestisida. Untuk lebih lengkapnya simak daftar resiko hukum dibawah ini:




  1. Resiko hukum tentang Sistem Budidaya Tanaman
  2. Resiko hukum tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan pestisida
  3. Resiko hukum tentang Perlindungan Tanaman
  4. Resiko hukum tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  5. Resiko hukum tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
  6. Resiko hukum tentang Pengawasan Pestisida
  7. Resiko hukum tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
  8. Resiko hukum tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

Untuk mengetahui apakah ada peristiwa atau perbuatan yang memiliki resiko hukum, maka dibutuhkan regulasi regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, oleh sebab itu kami sertakan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut sebagai berikut:




  1. KEPMENTAN NO 887 TH 97 TTG PEDOMAN PENGENDALIAN ORG PENGG TNM
  2. Permentan N0 42 TH 2007 TTG PENGWASAN PESTISIDA
  3. Permentan No. 24 Th. 2011 ttg Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
  4. PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
  5. PP No. 7 Th. 1973 ttg Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
  6. PP No. 25 Th. 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
  7. PP No. 85 Th. 1999 ttg Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 ttg Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  8. Undang-Undang No. 12 Th. 1992 ttg Sistem Budidaya Tanaman

Bantu bagikan jika bermanfaat..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.