Manajemen Resiko Hukum Pupuk Dalam Bidang Pertanian.

Dalam menjalankan usaha yang berkaitan dengan pertanian tak lepas dari manajemen resiko hukum pupuk dalam bidang pertanian. Manajemen resiko hukum adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha pertanian dalam satu kesatuan analisa yang disebut dengan analisa PESTEL ( Politic, Economi, Social, Technology, Environment dan Legal ) atau Analisa Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan Hidup dan Hukum ).

Dalam hal ini biizaa akan membahas tentang resiko hukum dalam bidan pupuk, yang perlu diperhatikan baik produsen pupuk, distributor atau penyalur pupuk dan pemanfaat pupuk dalam hal ini petani. Ada berbagai aspek dalam manajemen resiko hukum pupuk tersebut, yang akan kita sampaikan di bawah ini.

​​


 

Resiko Hukum Pupuk terdiri dari:

  1. Resiko Hukum Tentang Sistem Budidaya Tanaman
  2. Resiko Hukum tentang Perlindungan Konsumen
  3. Resiko Hukum tentang Pupuk Budidaya Tanaman
  4. Resiko Hukum tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
  5. Resiko Hukum tentang  Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
  6. Resiko Hukum tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2006
  7. Resiko Hukum tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik
  8. Resiko Hukum tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik
  9. Resiko Hukum tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik
  10. Resiko Hukum tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi
  11. Resiko Hukum tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
  12. Resiko Hukum tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk  An-organik
  13. Resiko Hukum tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
  14. Resiko Hukum tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
  15. Resiko Hukum Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2012
  16. Resiko Hukum tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2013
  17. Resiko Hukum tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk An-Organik Tunggal Secara Wajib
  18. Resiko Hukum tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi
  19. Resiko Hukum tentang Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk
  20. Resiko Hukum Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

Hal hal tersebut di atas dapat digunakan untuk melakukan audit hukum dalam manajemen resiko, sehingga tidak terjadi hal hal atau masalah yang berkaitan dengan hukum di bidang penggunaan, distribusi dan produksi pupuk pertanian. Dan berikut biizaa sertakan regulasi yang berkaitan dengan pupuk di Indonesia.



  1. Kepmentan No. 239 Th. 2003 ttg Pengawasan Formula Pupuk An-Organik
  2. Kepmentan No. 669 Th. 2012 ttg Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk
  3. Kepmentan No. 2459 Th. 2012 ttg Perubahan Kepmentan No.780 Th. 2012 ttg Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
  4. MOU (Memorandum Of Understanding) Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2006
  5. PERMENDAG NO 15 TH 2013
  6. Permenperin No. 16 Th. 2012 ttg Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pupuk An-Organik Tunggal Secara Wajib
  7. Permenperin No. 16 Th. 2013 ttg Pewarnaan Pupuk Bersubsidi
  8. Permentan_122_2013 – HET 2014
  9. Permentan No. 1 Th. 2012 ttg Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
  10. Permentan No. 40 Th. 2007 ttg Rekomendasi Pemupukan N, P, Dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi
  11. Permentan No. 43 Th. 2011 ttg Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik
  12. Permentan No. 69 Th. 2012 ttg Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2013
  13. Permentan No. 70 Th. 2011 ttg Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
  14. Perpres No. 15 Th. 2011 ttg Perubahan Atas Perpres No. 77 Th. 2005 ttg Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan
  15. Perpres No.77 Th. 2005 ttg Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan
  16. PP No. 8 Th. 2001 ttg Pupuk Budidaya Tanaman
  17. Undangundang No. 8 Th. 1999 ttg Perlindungan Konsumen
  18. Undang-Undang No. 12 Th. 1992 ttg Sistem Budidaya Tanaman

Regulasi di atas bisa dijadikan bahan untuk melakukan audit hukum dalam manajemen resiko, sehingga resiko hukum dalam pupuk bisa dikendalikan dan dijauhkan dari perkara hukum. @biizaafarm.

Bantu bagikan jika bermanfaat..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.