Manajemen Resiko Hukum Pengairan Dalam Pertanian.

Manajemen Resiko Hukum Pengairan Dalam Pertanian, perlu diperhatikan dalam menjalankan usaha pertanian, baik dalam skala mikro, kecil dan menengah. Karena pengairan memiliki peranan penting dalam menjalankan usah tersebut, dan air merupakan sumberdaya yang dijaga keadilannya oleh negara.

Ada berbagai resiko hukum hukum pengairan dalam pertanian, yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:




  1. Resiko regulasi atau peraturan tentang sumber daya air, karena sumber daya air merupakan sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka diatur oleh negara dan memiliki resiko hukum yang tinggi.
  2. Resio hukum irigasi. Bahwa irigasi merupakan saluran air yang menguasai hajat hidup orang banyak khususnya petani, maka negara mengatur tentang irigasi, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan peraturan tentang irigasi tersebut.
  3. Resiko hukum Pengelolaan Sumber Daya Air, oleh karena air dimanfaatkan oleh orang banyak, maka pengelolaannya baik irigasi ( pengairan ) maupun drainasi ( pembuangan ) perlu perlu diperhatikan dalam usaha pertanian.
  4. Resiko hukum Bendungan, dalam membuat dan memanfaatkan bendungan, perlu diatur karena bendungan mempengaruhi distribusi air dan ekologi.
  5. Resiko Hukum Sungai. Karena sungai merupakan saluran distribusi air secara alami dan perlu dilestarikan, maka perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik dan negara mengaturnya.

5 Hal tersebut yang perlu diperhatikan dalam manajemen resiko hukum di bidang pengairan pertanian, karena tanpa memperhatikan resiko hukum, bisa jadi suatu usaha pertanian akan terganjal hukum dalam pertanian di perizinan sekaligus menjadi masalah hukum apabila dilaksanakan dengan melanggar ketentuan ketentuan pengairan.

Adapun regulasi yang bisa dipelajari dalam manajemen resiko hukum pengairan pertanian adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.




Manajemen resiko hukum sangat penting, agar kita mampu menganalisa resiko, mengendalikan resiko bahkan mengalihkan resiko hukum apabila tidak mampu mengendalikan. Begitu juga dalam hal usaha pertanian. @supriadiasia.

Bantu bagikan jika bermanfaat..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.